RAPBD 2027 Kota Ternate Didorong Prioritaskan Pelayanan Dasar Masyarakat

Ternate – Pemerintah Kota Ternate diharapkan mengarahkan kebijakan anggaran tahun 2027 pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, program pembangunan perlu disusun secara selektif dengan mengutamakan kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027, di Gedung Paripurna DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rusdi A. IM, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Rusdi mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, penyusunan anggaran harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, aspek teknis penganggaran, serta ketentuan khusus lainnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dalam menentukan program pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD.

“Pemerintah daerah juga perlu menyikapi kondisi keuangan daerah tahun 2027. Oleh karena itu, program-program pembangunan sebaiknya lebih selektif, diprioritaskan pada layanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat,” harap Rusdi.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 telah mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan daerah, termasuk kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah kota.

Tauhid menegaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat, adaptif, dan bertanggung jawab. Kebijakan fiskal diarahkan pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan kesehatan keuangan daerah, serta pemanfaatan sumber daya fiskal secara efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program prioritas daerah menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

“Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, kebijakan penganggaran harus menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan, dengan mengutamakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap program prioritas daerah,” demikian disampaikan Tauhid.

Selain pelayanan dasar, pemerintah kota juga mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. Sebagai pusat perdagangan dan jasa sekaligus simpul konektivitas wilayah di Maluku Utara, Kota Ternate memiliki potensi yang perlu dikembangkan melalui sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta konektivitas antarwilayah.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, penguatan basis data, serta perbaikan tata kelola pemungutan.

Struktur RAPBD Kota Ternate 2027

Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah Kota Ternate tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.064.857.085.651. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp167.819.000.000, pendapatan transfer Rp888.756.365.151, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.281.720.500.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kepastian alokasi dan kemampuan fiskal daerah.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651. Alokasi tersebut disusun dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, serta kesinambungan program prioritas pembangunan daerah.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp962.342.110.670, belanja modal Rp79.514.974.981, dan belanja tidak terduga Rp20.000.000.000.

Belanja operasi digunakan untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.

Adapun belanja modal diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan aset daerah yang memberikan manfaat jangka panjang, termasuk mendukung kualitas infrastruktur serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Sementara belanja tidak terduga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pada sisi pembiayaan, pemerintah kota tidak merencanakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2027. Namun, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Kota Ternate.

Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas permodalan BPRS sekaligus mendukung akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Kota Ternate 2027 direncanakan mengalami surplus sebesar Rp3 miliar. Surplus itu selanjutnya dialokasikan untuk membiayai penyertaan modal daerah.

Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah kota berharap rancangan anggaran tersebut dapat disempurnakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pada akhirnya, kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga memastikan kebutuhan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.